Mungkinkah Kementerian Dikurangi?

Ada pertanyaan yang mengusik saya: mungkinkah kementerian dalam kabinet pemerintahan kita dikurangi? Kalau kita lihat, APBN kita yang sangat besar itu, sebagian besar dikelola oleh Pusat, sehingga, pemanfaatannya pun, cenderung untuk orang-orang Pusat. Mana mungkin orang Pusat akan memikirkan daerah di seluruh Indonesia?

Pertanyaan ini muncul disebabkan karena beberapa hal yang saya amati, yaitu:

  1. Presiden dibantu Menteri, Menteri dibantu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) di masing-masing propinsi. Masing-masing daerah menganggarkan dan merencanakan pembangunan ke Menteri dan Presiden, lalu ke DPR, untuk disahkan menjadi UU APBN. Ada banyak mata anggaran dan nominal yang dicoret, karena “Pusat” (Presiden/Menteri dan DPR), punya pertimbangan lain. Seringkali pertimbangan ini tidak cocok dengan fakta di lapangan. Misal: suatu daerah mengajukan pembangunan jembatan, tetapi “Pusat” mengatakan: belum perlu, maka, lenyaplah rencana pembangunan jembatan tersebut. Sebagai akibatnya, banyak pejabat daerah (terutama Bupati/Walikota) yang “keluyuran” ke Jakarta, untuk mencari calo anggaran (DPR sih membantah adanya calo anggaran, tetapi Anda percaya atau tidak adanya calo anggaran?).
  2. Anggaran yang ditetapkan oleh orang-orang Pusat, sudah barang tentu lebih dikuasai oleh orang-orang pusat. Contoh yang jelas adalah kantor-kantor kementerian (atau bahkan Ditjen-nya) sangat mewah, bandingkan dengan daerah. Sangat jauh. Padahal, bangunan yang sangat mentereng itu, untuk siapa? Apakah rakyat Indonesia akan bangga kalau kantor kementerian sangat mewah? Saya rasa tidak. Namun rakyat pasti juga tidak ingin melihat kantor kementerian terlihat seperti SD yang mau roboh. Bagi rakyat dan pembayar pajak, yang penting adalah keputusan yang dihasilkan di gedung kementerian: bermanfaat bagi rakyat banyak atau tidak? (Saya bisa mencontohkan panjang lebar beberapa proyek mahal yang jelas sia-sia. Bukan isu, bukan cerita bohong, tapi bisa kita lacak bersama-sama, cukup melalui Internet, tidak perlu pakai intel atau “orang dalam”).
  3. Para pembantu Menteri di daerah (kabupaten/kotamadya/propinsi) sudah barang tentu tunduk kepada perintah Menteri selaku atasannya. Namun, pekerjaannya sebenarnya lebih ditujukan untuk kepentingan daerah, sehingga mestinya di bawah koordinasi Gubernur, Bupati, atau Walikota. Bupati bilang, ingin membangun pasar rakyat di empat desa, tapi pihak Kimpraswil bilang tidak ada dana atau bilang belum perlu. Lenyaplah rencana Bupati untuk membela rakyat kecil (sehingga muncullah pasar swalayan raksasa di masing-masing kota, tanpa bisa dibendung, karena memang prosedurnya lebih mudah dibanding membangun pasar rakyat yang sebenarnya cuma terdiri dari ubin dan atap saja). Alangkah harmonisnya bila kepala daerah menjadi “koordinator” tunggal pembangunan di desanya, tanpa tergantung kepada sekian puluh Menteri.
  4. Masing-masing Menteri memegang jumlah uang yang sangat besar, sehingga “siapapun Presidennya, Menterinya harus dari partai saya”. Oleh karenanya, Presiden yang baru terpilih, akan ditekan dari berbagai sisi oleh semua partai yang mendapatkan suara (pasti lah disertai dengan ancaman kan?) untuk memilih calon Menteri dari partainya. Kalau kekuasaan Menteri dikurangi, terutama di bidang anggaran yang mestinya lebih banyak dikelola masing-masing daerah, maka tugas Menteri sangat berkurang, karena hanya sebagai fasilitator dan koordinator saja, serta penghubung antara Presiden dengan daerah.
  5. Kementerian yang masih diperlukan mungkin hanya yang bersifat strategis saja, misalnya Pertahanan dan Keamanan, Agama, dan Kesehatan. Ketiga kementerian ini memang berskala nasional, sedang kementerian yang lain, bisa direformasi menjadi “kementerian kecil” atau “Kakanwil” di daerah. Pendidikan misalnya, biarlah masing-masing daerah mengatur. Menteri Pendidikan di tingkat nasional cuma mengatur hal besar saja, misalnya: di Indonesia ada sekian jenjang pendidikan, SD harus 6 tahun, SMP atau SMA antara 2-3 tahun, dst. Lalu pendidikan yang harus diajarkan adalah agama (bagus lah kita harus menjadi umat beragama), olah raga (agar jiwa raga kita sehat), dan budi pekerti (biar kita tahu sopan santun dan adat istiadat). Tentang bahasa, matematika, sejarah, teknik, biologi, biarlah masing-masing daerah menentukan sendiri. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa daerah, silakan saja diputuskan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan jajarannya. Daerah yang ingin maju, pasti ingin menonjolkan bahasa Inggris. Apakah sistem pendidikan sekarang sudah baik?
  6. Mau tidak mau, suka tidak suka, dengan sistem yang sekarang ada, peredaran uang akan tetap di Jakarta. Pepatah “ada gula ada semut”, atau “adat gunung timbunan kabut, adat teluk timbunan kapal” pun akan berlaku, seperti sekarang ini. Jakarta akan semakin padat, karena banyak orang ingin berebut anggaran yang ada di sana. Coba kalau masing-masing daerah berlomba membangun daerahnya, pastilah Jakarta hanya akan menjadi “ibukota politik” saja, tanpa perlu menjadi “ibukota perekonomian”. Banyak negara sudah begitu. Amerika beribukota politik di Washington, tetapi ibukota perekomian ada di New York, atau di Los Angeles. Inggris beribukota di London, tetapi perekonomian berpusat di Manchester, atau di Liverpool. Nah, bayangkan kalau Jakarta hanya ibukota Politik saja, sementara ibukota industri ada di Surabaya, ibukota perdagangan (ekspor impor) ada di Medan dan Manado, ibukota kesenian ada di Denpasar, ibukota pertanian ada di Makassar, ibukota kelautan ada di Ambon, ibukota teknologi ada di Bandung, dan ibukota program angkasa luar ada di Papua (Rusia saja sudah berani bikin bandar peluncuran wahana angkasa di sana lho!). Pasti, masing-masing daerah menjadi sibuk. Perekonomian akan merata. Presiden, Menteri, dan anggota DPR bukan lagi menjadi penentu kemajuan bangsa (karena bagaimanapun, mereka memang tidak akan pernah mampu, meskipun mau).

Nah, itu ide besarnya. Sudah barang tentu masih perlu ada masukan di sana-sini, agar ide ini terlaksana. Buat bapak/ibu penguasa di Jakarta, ide saya ini bukan merupakan upaya daerah untuk memisahkan diri lho, tetapi untuk menyebar pusat-pusat kemajuan ke berbagai daerah di Indonesia, untuk mempercepat pertumbuhan berbagai bidang secara nasional. Percuma saja kita mempunyai Menteri Percepatan Indonesia Timur, kalau dia harus bekerja sendiri. Dia tidak punya kapal, tidak punya jaringan Internet, tidak punya sekolah dan kampus di Indonesia bagian timur, atas dasar apa kita bisa memajukannya? Apa gunanya kita punya Menteri Kelautan, kalau hasil laut kita diambil dengan gampang oleh para pelaut negara lain, sementara Angkatan Laut kita beli bahan bakar untuk menjalankan kapal-kapal patroli saja tidak mampu.

Nah, silakan saja kalau ada politisi yang ingin memakai ide saya ini untuk berkampanye. Bilang saja ini murni ide Anda. Saya rela tidak disebut sebagai “sumber ide”, asal saja, setelah Anda berhasil, Anda benar-benar membangun daerah Anda, bukan partai Anda, bukan keluarga dan famili Anda saja, tetapi semua.

Saya tunggu saran Anda semua untuk mewujudkan ide ini, agar Indonesia segera menjadi negara yang maju dan tidak perlu membiarkan sebagian rakyatnya menjadi TKI yang sebagian di antaranya disiksa, diperkosa, dan dibunuh. Kalau kita pergi ke Malaysia misalnya, jangan salahkan mereka (orang Malaysia) kalau mereka beranggapan bahwa kita (orang Indonesia) hanyalah sekelas “babu”.

4 thoughts on “Mungkinkah Kementerian Dikurangi?

  1. Yah, soal pendidikan kita memang masih banyak masalah. Saya yakin tidak ada seorang menteri pun yang akan mampu memecahkan masalah ini. Oleh karenanya, mengapa tidak diserahkan saja ke masing2 propinsi? Mendiknas hanya bertugas membuat aturan umum, misal: SD harus 6 tahun (biar gak ada propinsi yg ngatur SD hanya 5 thn atau malah 7 tahun), S1 minimal 144 SKS, kuliah harus semesteran (gak boleh trimester), dst dst…

    Mengenai guru memang kasihan, bbrp teman mengeluh karena harus mengumpulkan presensi mengajar selama 15 tahun dia mengajar… wuuahh… mana ada? Mereka hanya bisa menggerutu: memang pemerintah tidak niat menolong kami kok…

    Nah, kayaknya ide saya agar Menteri dipangkas kewenangannya, semakin masuk akal ya? (Ssst, jangan tunjukin blok saya ini ke para menteri ya… dikira aku sentimen sama mereka, padahal maksudku ya untuk memperbaiki Indonesia saja).

    Kapan punya waktu, tak ajak makan siang lagi…😉

  2. Aku jadi inget, bahwa ternyata banyak aturan yang sebenarnya ora mutu…tenan. Apa itu??? Salah satunya sertifikasi. Halal haram ada sertifikasinya, jadi direktur BPR harus bersertifikat, nah.. sekarang baru ramai-ramainya sertifikasi guru, yang ujung-ujungnya ya…soal duit, wong ada tunjangannya. Bisa aja sih berkelit, wong disertifikasi aja seperti ini apalagi tidak.

    Katanya? jumlah skor yang harus terpenuhi minimal 850. Yang ikut di-skor: penelitian, seminar, penghargaan kursus, dan lain-lain.

    Aku sih cuma membayangkan kalau kebetulan ada guru yang daerah kerjanya di pelosok (banyak lho..), bagaimana dia bisa dapat 850? Mo ikut seminar? kemana-mana jauh! Boro-boro mo penelitian, wong mo ngajar aja harus jalan 5 jam (habis lo waktu di jalan), masih untung dia mo jadi guru! Apa guru-guru seperti ini dipikirkan nggak ya sama pemerintah? Kasihan betul ya…giliran mo dapat tunjangan, syaratnya macam-macam. Harusnya kan pemerintah bersyukur, ada yang mo berkorban demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Mestinya yang seperti itu nggak usah nunggu disertifikasi, kasih aja kan malah tambah semangat, misalnya dikasih nama tunjangan keseriusannya jadi guru (lho wong nyabrang kali wae dilakoni, berarti kan serius). Apa sih hebatnya sertifikasi (versi Indonesia), kalau hanya bertujuan untuk mengeluarkan tunjangan! Dan apa kalo guru yang sudah bersertifikat banyak, lantas pendidikan di Indonesia maju pesat? (mungkin sih, entah kapan?)

    Masih tak tunggu lho! Makan-makannya???

  3. Aduh, kita sudah saling kenal ya OmPilot? Aku lupa nih siapa Anda hehehe ampun ya Om…

    Saya setuju, pendidikan di Indonesia memang kacau. Menurut saya, serahkan sajalah ke masing-masing daerah (Propinsi) untuk mengurusi pendidikan. Pusat cuma membuat aturan besar saja (misal: SD harus 6 tahun). Nah, propinsi yang sudah baik di bidang pendidikan, akan dituju oleh masyarakat dari propinsi lain. Kalau seperti sekarang, dana pendidikan ada di Jakarta saja, tidak banyak yang keluar dari sana. Sampai2 saya lihat di tv, beberapa SD roboh dan rusak di daerah Depok, tidak diperbaiki.

    Semoga calon-calon negarawan yang maju pemilu mendatang, membaca diskusi kita ya Om, jadi bisa memperbaiki negeri tercinta ini. Salam.

  4. Aku hari ini (17/11) iseng berkunjung lho…karo nunggu ujian, ternyata sudah ada ide baru (kenapa baru nongol???) Semoga saja banyak yang merespon tidak hanya dalam bentuk tulisan tapi yang dilakoni tenanan (meskipun tidak bisa seperti membalik telapak tangan).

    Nah ini soal lain, katanya ada wajib belajar 9 tahun, tapi coba lihat pada jam-jam sekolah masih kita jumpai setiap harinya mereka berada di jalan-jalan, mal-mal, atau tempat lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan kewajiban mereka menuntut ilmu. Boro-boro berkunjung ke museum, hanya berada di sekolahnya saja tidak betah. Itu bagi yang bisa sekolah punya duit, la yang tidak??? Ngamen di per4an jalan??? pemulung??? kerja srabutan??? La piye komitmen pemerintah (DEpDIknas). Kalau mo konsisten, ya ojo mbayar, kalau perlu orang tuanya dipenjara jika ketahuan anaknya tidak disekolahkan. Tapi ya itu tadi, semua fasilitas juga mesti disediakan, ya nggak!!.

    Mestinya kita bisa belajar dari Jepang untuk urusan pendidikan. Dimana, untuk anak usia sekolah (memenuhi wajib belajar) harus sekolah (benar-benar wajib). Untuk yang nggak mampu ya 100% di biayai pemerintah, melalui sekolah negerinya. La kita ini tidak, sudah ada BOS masih juga dipungut biaya???

    Gimana pak? Apa selamanya dana BOS akan menjadi BOSOK (busuk!!!)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s