Memberantas Korupsi itu Gampang

Memberantas korupsi sambil meningkatkan penerimaan negara dari pajak itu gampang. Menurut saya, malah gampang banget. Caranya adalah pakai sistem komputer. Memang komputer bisa di-hack dan dicurangi, tetapi juga bisa diamankan dengan baik. Sistem komputer bisa di-hack, kalau penyelenggaranya tidak perhatian penuh. Sebaliknya, kalau sistemnya sudah dijalankan dengan baik (dan saya yakin bisa, nyatanya juga tidak banyak laporan mengenai pengrusakan situs Internet banking di Indonesia kan?), dan pejabat yang berwenang mengurusi penerimaan pajak ini konsisten menjalankan aturannya, penerimaan APBN akan meningkat drastis (saya sangat yakin hal ini).

Kalau penerimaan APBN sudah meningkat, negara punya duit banyak, lalu dipakai untuk membangun sarana publik seperti jalan Trans-Sumatera, Trans-Kalimantan, Trans-Jawa, Trans-Sulawesi, dan Trans-Papua (semuanya di pulau besar), maka perekonomian akan tumbuh di seputar jalan trans tersebut. Kalau perekonomian tumbuh, berarti pajak juga akan bertambah. Kalau pajak bertambah, duit negara akan tambah banyak lagi, dan berarti bisa membangun lebih banyak lagi. Bagaimana kalau uang negara tambah banyak yang dikorup? Ah, lagi-lagi, sistem informasi bisa mencegahnya. Hanya sayang, selama ini, belum banyak pejabat negara yang punya wawasan ini.

Menurut saya, Kabinet 2009-2014 pun masih belum bisa memberantas korupsi, karena ketiga pilar penyelenggara negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masih belum bisa membersihkan diri dari perbuatan keji ini. Namun, sebelum memberantas korupsi, ada satu hal penting yang dapat kita lakukan, yaitu meningkatkan penerimaan pajak negara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bagaimana caranya? Secara ringkas saya uraikan ya.

Masalah utama kita adalah banyaknya uang negara yang hilang entah kemana. Uang hilang ini pasti diambil orang kan? Tidak mungkin lah hanyut oleh tsunami atau dicuri tuyul. Nah, kalau seseorang mencuri uang negara (kita sebut koruptor aja ya dia?), lalu uangnya kira-kira untuk apa? Biasanya pasti untuk beli rumah, beli tanah, beli mobil (mewah), buka rekening di bank, dan (terutama para hidung belang) buat nambah istri lagi. Sebenarnya, semua transaksi tersebut dicatat menggunakan komputer. Nah, catatan ini mestinya dapat diakses oleh kantor pajak, katakanlah setiap bulan.

Misal Si Kabayan baru beli mobil Honda Jazz seharga Rp150 juta (anggap saja dari uang haram). Si Kabayan mendaftarkan mobilnya ke Samsat. Akhir tiap bulan, Kantor Pajak meminta data pendaftaran mobil dari Samsat. Si Kabayan akhirnya tercatat datanya di Kantor Pajak. Pada akhir tahun, Kantor Pajak mencocokkan, apakah Si Kabayan sudah melaporkan SPT (dan menyetor pajaknya). Kalau Si Kabayan ternyata sudah melaporkan penghasilannya dengan benar (jumlah penghasilannya pantas lah untuk bisa membeli Honda Jazz tadi), ya sudah, tidak perlu ada tindak lanjut.

Namun bila ternyata Si Kabayan ternyata tidak melaporkan SPT dengan benar (misalnya saja penghasilannya hanya cukup untuk beli sepeda motor), maka Kantor Pajak dapat mengirim pesan (surat, telpon, SMS) kepada Si Kabayan untuk mengoreksi SPT-nya. Kalau dia tidak mau, bakal kena sanksi sesuai aturan yang ada.

Bagaimana kalau Si Kabayan mendaftarkan mobilnya memakai nama orang lain, misalnya Si Cipluk? Berarti Kantor Pajak akan mencocokkan, apakah SPT Si Cipluk sudah wajar (penghasilannya cukup untuk membeli Honda Jazz)? Bila belum, Si Cipluk yang ditagih. Kalau Si Cipluk mengaku bahwa dia cuma disuruh Si Kabayan, nah, Si Kabayan yang dikejar.

Proses ini juga dapat dilakukan untuk pembelian aktiva yang lain, seperti tanah (dicatat BPN), rumah (oleh Dinas Tata Kota/Kimpraswil), deposito dan kartu kredit (oleh bank), dan pendirian perusahaan (oleh Deperindag dan Depnaker).

Cara di atas bahkan tidak memerlukan adanya Nomor KTP Tunggal atau Single Identity Number, karena hal ini belum bisa diwujudkan di Indonesia oleh kabinet yang sekarang. Jadi paling gampang ya pakai nama orang saja (kalau sudah ada sih lebih baik ditambah tanggal lahir dan kodepos, sukur-sukur nomor KTP). Bagaimana kalau Si Kabayan memakai nama Aa Kabayan pas beli mobil? Tidak apa-apa, di laporan pajak, Si Kabayan sudah ada (dan penghasilannya kecil, tidak cukup untuk beli Honda Jazz). Tetapi, nama aliasnya, yaitu Aa Kabayan, belum ada di Kantor Pajak. Jadi, Kantor Pajak akan “mengejar” nama Aa Kabayan dan menagihnya untuk membayar pajak (dan memperbaiki SPTnya yang memakai nama Si Kabayan).

Dengan cara ini, Pemerintah akan mendapatkan banyak Wajib Pajak (Orang Pribadi) dalam jumlah yang sangat signifikan. Target Dirjen Pajak untuk mendapatkan Wajib Pajak sebanyak 10 juta orang pada tahun 2004 lalu, dapat segera terlampaui dengan mudah. Selain itu, orang akan semakin sulit untuk menyembunyikan uangnya (cara yang mudah ya jangan pernah memakai uang haramnya tersebut, tetapi ngapain punya uang tidak bisa dipakai?). Karena orang sulit memakai uang haramnya, akhirnya mereka tidak mau lagi mencari uang haram. Belum lagi, prinsip keadilan akan mudah tercapai. Sekarang, orang yang penghasilannya sangat berlimpah, belum tentu membayar pajak sesuai dengan penghasilannya. Contoh, majalah Tempo pernah memuat artikel yang menggambarkan kepemilikan vila mewah di Puncak, Bogor, oleh para petinggi dan tokoh negeri ini. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah para pemilik vila tersebut melaporkan SPT dan membayar pajaknya dengan jujur?

Saya tahu, untuk menerapkan teknologi informasi dalam sistem perpajakan ini pasti banyak kendala dan hambatan, tetapi kendala dan hambatan itu kan harus kita singkirkan? Bukan program utama kita yang disingkirkan. Sama juga ketika manusia membuat pesawat terbang, salah satu (atau beberapa) risikonya adalah: kalau mogok di udara bagaimana? kalau cuaca buruk bagaimana? kalau pesawat jatuh bagaimana? Maka, akhirnya tidak jadilah dibuat pesawat terbang tersebut. Namun kenyataannya, justru semakin banyak kan pesawat terbang di muka bumi ini?

Mari kawan-kawan, kita bantu Kantor Pajak dengan program ini, agar negara kita memiliki penerimaan pajak yang meningkat berkali-kali lipat, sehingga dananya bisa dipakai untuk keperluan rakyat banyak (rakyat meliputi orang yang sangat kaya sampai orang yang sangat miskin lho ya). Bagaimana kalau uang pajak itu dikorup oleh sebagian oknum? Jangan khawatir, oknum itu pun pasti akan menggunakan uangnya bukan? Pasti lah ketangkap juga oleh sistem informasi kita.

Ayo berantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

23 thoughts on “Memberantas Korupsi itu Gampang

  1. Yah, trims pak valentino yang seide dengan aku (temen2 yg gak seide boleh juga lho). Emang perlu ada gebrakan besar kalau soal itu. KPU yg pemilu 2004 yll sudah beli komputer dan disebar ke seluruh Indonesia, pasti sekarang komputernya sudah habis, dan utk pemilu mendatang, mesti beli lagi, dengan alasan, ketinggalan jaman. Padahal, yg penting bukan prosesor atau kapasitas harddisknya, tapi program yang ada di dalamnya. Seandainya komputer2 KPU itu tetap terpakai, lengkap dengan jaringannya, wah, kita tinggal nambah2i saja. Cita2 Pak Valentino pasti segera terwujud. Ayo, kita sama2 optimis, sama2 siap bantu Pemerintah (lebih tepatnya: bangsa dan negara), agar segera maju. Tanpa IT, gak mungkin lah negara kita ini maju. Swear.

  2. wah ide teman, ex pejuang satu tim, sekaligus guru ku ini memang cemerlang. Pemberantas korupsi memang hal unik bagi semua negara, kalau mencari yang murni bebas “korupsi”, mungkin kita perlu agen X-File dalam mempelajari sifat-sifat alien yang bisa diadopsi ke manusia.
    Yang pasti selama melalang buana dalam mengamati pengembangan sistem informasi di berbagai daerah, jujur saja, semua belum siap. Tapi saya hargai usaha ke arah itu.
    Ide saya sederhana saja, pelanggaran manusia indonesia sudah harus terekam sejak dini, minimal saat memliki KTP/NIK (nomor induk kependudukan – Social Security Number). “satu penduduk hanya memiliki satu NIK” dan terintegrasi di pusat data nasional. Segala Pelanggaran Apapun harus terekam ke pusat data ini. Toh mau buat sim, buka rekening, ke imigrasi, mau nikah, ngurus ini itu paling tidak syaratnya KTP juga (Yang tentu ada NIK-nya).
    Kalau ada yang melanggar Lalu Lintas, jangan SIM nya saja ditahan, tapi pelanggarannya di catat ke pusat data tersebut, pernah kawin cerai juga dicatat, pernah jadi preman tercatat juga, apa saja bentuk pelanggaran harus dicatat oleh semua bidang terkait ke pusat data ini.
    Sehinga… suatu saat.. waktu milih wakil rakyat, kepala sekolah, sampai presiden, bahkan mau melamar jadi pegawai, mau boongin anak gadis orang, mau boongin jadi rakyat miskin. Data ini dapat di akses dengan ijin dan prosedur khusus. Kalo sudah gini manusia indonesia was-was dalam buat pelanggaran, disamping di catat sama malaikat Tuhan, juga dicatat oleh Bank Data penduduk ini. Jadi jangan soal korupsi saja, pelanggaran sekecil apapun dapat dicegah…. biar jadi manusia yang benar
    Nah… siap ga ? saya ndak tau, yang pasti untuk bangun sistem terpadu gini saja, sudah ribut sana sini… (test case, Liat ajha ntar Anggaran dan pelaksanaan Sistem Informasi KPU yang katanya terintegrasi dan lebih canggih dari 5 tahun sebelumnya)

  3. Kalau saya ngomongin ini di manapun sudah kok… di depan orang pajak pernah, di kelas pernah… tapi di kelas saya yang mana ya? I talk about this last week.

    Saya sih sudah punya ide sampai detail lah. Cuma kalau diceritain lengkap di sini, pada gak mau baca, karena kepanjangen. Memang untuk sementara, apa yang Jm bayangkan bisa luput dari sistem saya. Tetapi akan muncul pertanyaan begini:
    1. Apa gunanya seseorang numpuk emas? Setelah banyak mau dijadikan apa? Jadi duit lagi? Nah, setelah jadi duit lagi, mau diapain?
    2. Duit dikirim ke luar negeri (kalo ngirimnya lewat bank, pasti ketahuan; kalau dibawa lgs memang bisa lolos, tapi ketika di negara tujuan, kok bawa duit banyak, pasti juga akan ditanya petugas bank di sana kan?) Lagian, duit banyak2 di luar negeri, mau dipakai apa?

    Nah, ide saya itu saya jual kepada siapapun. Siapa tahu di antara Anda kelak ada yg jadi wakil rakyat, pejabat pemerintah, atau apa saja yang bisa ambil keputusan, maka ingatlah ide saya ini. Saya yakin, Indonesia akan segera adil makmur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s