BBM Harus Dikelola dengan SITI

Artikel ini dimuat di rubrik Analisis, Harian Kedaulatan Rakyat, edisi Minggu 8 April 2012, halaman 1.

Pengelolaan BBM oleh Pemerintah menghadapi masalah yang permanen. Dua di antara masalah utamanya adalah pengadaan dan pendistribusian, serta penentuan harga dan sekaligus penentuan subsidi yang berkaitan dengan BBM. Pengadaan dan pendistribusian BBM menjadi masalah, karena meskipun Indonesia memiliki banyak tambang minyak, tetapi produksinya hanya sepertiga dari kebutuhan total BBM. Kekurangannya harus dicukupi dengan membeli dari perusahaan atau negara lain, yang sudah barang tentu menggunakan harga pasar BBM yang lebih sering naik daripada turunnya.

Setelah jumlah BBM tercukupi, masalah utama kedua muncul, yaitu penentuan harga jual ke para pengguna BBM alias kepada rakyat. Akhir Maret 2012 lalu kita semua mendapat suguhan berita demo di berbagai kota, tidak sedikit yang dilakukan dengan cara anarkis. Memang patut kita sesalkan, tetapi para aktivis demonstran mengatakan melalui Internet, kalau tidak begitu, mana mungkin di dengar oleh para wakil partai di Senayan? Sudah dilakukan dengan keras pun sepertinya tidak mengusik pendapat para politisi.

Terlepas dari pro-kontra penaikan harga BBM yang hingga kini masih menyimpan bara, sebenarnya terlihat dengan jelas, harga BBM akan senantiasa naik. Ini disebabkan karena kebutuhan di tingkat dunia semakin tinggi, sementara produksi semakin terbatas. Di Indonesia saja diperkirakan tambang minyak akan habis dan berhenti beroperasi sekitar tahun 2025 nanti. Namun antisipasi dari Pemerintah sepertinya belum jelas terlihat, misalnya membangun infrastruktur transportasi umum, penggunaan energi alternatif, dan seterusnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan yang strategis, tidak hanya sekadar menaikkan harga BBM.

Kini sudah saatnya pengelolaan BBM dilakukan dengan cara komprehensif. Harga jual BBM tidak dapat lagi ditetapkan dengan harga tunggal. Harus ada pembedaan antara rakyat yang mampu secara ekonomis, rakyat yang perlu disubsidi, industri, dan instansi negara. Untuk rakyat yang mampu, ditunjukkan dengan mobilnya yang mewah, sangat tidak lucu kalau dibiarkan membeli BBM bersubsidi. Bahkan sebenarnya, semua pemilik mobil harus membeli BBM tanpa subsidi.

Sedangkan rakyat yang boleh membeli BBM dengan harga subsidi, adalah rakyat yang naik sepeda motor, baik roda dua maupun roda tiga. Orang kaya yang di rumah memiliki lima mobil mewah, sepanjang dia bersedia naik sepeda motor, biarkanlah menikmati BBM bersubsidi. Namun sepeda motor dengan mesin besar, katakanlah 500 cc ke atas, harus membeli BBM non-subsidi.

Pihak lain yang masih boleh menggunakan BBM bersubsidi adalah kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Kendaraan ini didominasi oleh plat kuning. Kalau ada kendaraan operasional perusahaan, sepanjang bukan mobil dinas atau mobil tamu, berlakukan sebagai kendaraan yang boleh memakai BBM bersubsidi. Jangan lupa, instansi pemerintah atau negara, yang diperlukan untuk operasional, termasuk mobil TNI dan POLRI, harus dengan BBM bersubsidi. Lagi-lagi, bukan untuk mobil dinas para pejabatnya.

Lalu bagaimana Pemerintah mengatur itu semua? Bukankah menjadi rumit? Ya, zaman sekarang segalanya memang serba rumit. Namun selalu ada jalan keluarnya, yaitu dengan memakai SITI (Sistem Informasi dan Teknologi Informasi). Sekarang transaksi bisnis, kegiatan pemerintah, dan aktivitas penduduk serta perusahaan, harus dicatat dengan SITI. KTP dan SIM yang masih dikelola secara manual, pasti mudah menimbulkan masalah.

Demikian pula dengan proses dan hasil persidangan, kecurangan para politisi dan petinggi negeri, pengelolaan subsidi, kalau semuanya tidak dikelola dengan SITI, hasilnya akan selalu amburadul, tidak akurat, dan menjengkelkan. Tentu tidak semuanya begitu, namun gejalanya atau kemungkinan besarnya, akan seperti itu.
Kembali ke pengelolaan BBM, juga harus berbasis SITI. Semua STNK kendaraan harus diubah menjadi kartu yang dilengkapi chip seperti pada kartu kredit, kartu ATM, dan kabarnya seperti KTP digital. Dengan STNK digital, informasi kendaraan akan tercatat dengan lengkap, apakah ini kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Di dalam STNK itu juga diberi jatah, sepeda motor mendapat jatah 5 liter per hari misalnya, sedang kendaraan plat kuning bisa bervariasi. Untuk taksi 50 liter perhari, bis antar propinsi bisa 100 liter per hari. Penentuan ini harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan itu mudah sekali dilakukan. Kendaraan yang ingin membeli melebihi jatah, harus dengan harga non subsidi.

Mobil pribadi dan sepeda motor besar, meskipun dikenai harga nonsubsidi, bila perlu juga dibatasi hak pembeliannya. Pembatasan ini untuk mendidik mereka agar tidak boros BBM. Pendidikan ini juga berlaku bagi kendaraan umum dan sepeda motor. Khusus pemakai BBM bersubsidi, kalau tidak dibatasi, mereka akan membeli BBM dengan harga subsidi dengan jumlah sangat banyak, lalu dijual dengan harga miring. Ini sudah terjadi di beberapa tempat, bahkan di Jawa Timur ada bis yang dijadikan tanker sehingga mampu membawa 20.000 liter BBM! Itu yang tertangkap aparat, mungkin masih ada bis-bis tanker yang lainnya.

Dengan STNK digital, setiap kali pembeli mau membeli BBM, petugas akan menempelkan atau membaca STNK itu melalui mesin, yang cara kerjanya mirip ATM. Sebenarnya kartu tidak perlu dimasukkan ke mesin, bisa juga cukup ditempelkan. Mesin akan membaca berapa liter yang boleh dibeli oleh kendaraan ini, dan sudah terpakai berapa liter. Meskipun pembelinya orang yang galak atau penguasa, tapi petugas SPBU tidak dapat memberi harga subsidi, karena yang menentukan adalah mesin.

Dengan penggunaan STNK digital, mesin-mesin SPBU yang terambung ke SITI milik Pemerintah, maka Pemerintah akan dapat dengan mudah mengetahui kemana saja larinya BBM, siapa saja pembelinya, SPBU mana saja yang tiba-tiba menjual jauh melebihi kuota. Akan segera ketahuan dan dapat segera diambil tindakan. Tindakan ini juga tidak bisa diselesaikan secara sembunyi-sembunyi, karena semuanya tercatat dengan jelas oleh SITI.

Pemerintah tidak dapat menunda lagi penggunaan SITI untuk mengelola BBM. Kalau tidak segera dimulai, maka akan selalu terjadi bentrok antara mahasiswa dan Polisi, antara aliansi buruh dengan perusahaan, dan antara Pemerintah dengan wakil partai. Sebenarnya tidak hanya BBM yang harus dikelola dengan SITI, tetapi juga layanan masyarakat, Pemilu, pendidikan, dan masih banyak lagi. Ahlinya sudah banyak, alat sudah tersedia. Tinggal kemauan saja yang belum terlihat.

One thought on “BBM Harus Dikelola dengan SITI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s