INAFIS Card made by POLRI

Belum lama ini, POLRI membuat kejutan baru, yaitu dengan meluncurkan program baru yang disebut INAFIS card. Ya, nama programnya memang menggunakan bahasa Inggris, yaitu singkatan dari Indonesia Automatic Fingerprint Identification System card. Itulah sebabnya judul artikel ini juga disesuaikan, sepenuhnya ditulis dalam bahasa Inggris.

Menurut Mabes Polri pada tanggal 17 April 2012 yang lalu, kartu INAFIS akan berisi data lengkap seorang penduduk. Di dalam kartu INAFIS, terdapat chip seperti yang ada di kartu ATM dan chip ini bisa menampung  biodata kehidupan pemegang kartu. Tidak hanya nama, tempat tanggal lahir, dan foto, tapi juga sidik jari, nomor kendaraan, nomor BPKB, nomor sertifikat rumah, dan nomor rekening di bank. Hebat sekali bukan?


Setiap penduduk yang akan memiliki kartu SIM harus membuat kartu INAFIS, sudah barang tentu dengan membayar ongkos Rp35.000. Menurut POLRI, kebijakan ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Taris atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kepolisian. Biaya itu sudah pasti di luar biaya untuk mendapatkan SIM. Nantinya, bila penduduk sudah memiliki kartu INAFIS, untuk memperpanjang SIM cukup menunjukkan kartu INAFIS dan membayar saja, tidak perlu lagi diambil sidik jarinya dan difoto ulang seperti yang selama ini berlaku.

Namun, apakah proyek Polri ini mendapat dukungan dari berbagai pihak? Sepertinya justru menuai banyak protes. Pertama, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane mengatakan bahwa proyek senilai Rp43,2 milyar ini tidak transparan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Muhammad Taufik mengatakan pengadaan kartu INAFIS sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Namun  saat ditanya bagaimana proses tender pengadaannya berjalan, Brigjen M. Taufik mengaku tidak tahu. Bahkan ketika ditanya perusahaan pemenang tendernya, hanya disebut peserta lelang nomor 376044, tanpa menyebut nama perusahaan.

Kedua, jelas terlihat bahwa kartu INAFIS menunjukkan proyek identifikasi penduduk yang sangat tumpang tindih dengan program KTP elektronik, dengan pelayanan NPWP perpajakan, dengan penerbitan kartu SIM, bahkan juga dengan BPKB dan STNK. Bahkan juga tumpang tindih dengan program Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Guru Nasional (NIGN), dan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional).

Memang POLRI berdalih bahwa kartu INAFIS diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kriminal, sedang KTP elektronik lebih digunakan untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan dan perpajakan. Tetapi cobalah kita lihat dari sisi seorang penduduk, mereka tetap saja harus mengisi berbagai data yang sama, ke instansi yang berbeda-beda. Meskipun selalu dijanjikan hanya akan diambil data sekali saja, namun kita belum melihat buktinya.

Menurut saya, sebaiknya POLRI tidak perlu membuat kartu identitas baru, karena dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang lain. Saat ini Kementrian Dalam Negeri sedang bersusah payah menyelesaikan KTP elektronik yang kabarnya juga memakai chip di KTP terbitannya. Anggaran yang dikeluarkan oleh Kemdagri dan Polri dapat dihemat. Demikian juga waktu pembuatan dan waktu yang dibuang oleh seorang penduduk.

Sebaiknya POLRI justru berkonsentrasi untuk mengubah STNK yang bentuknya sangat tidak praktis dan tidak bermanfaat itu, dengan kartu digital yang juga seukuran KTP. Di dalam STNK elektronik itu tidak hanya tersimpan data kendaraan, tetapi juga foto kendaraan, dan yang terpenting, kuota BBM yang boleh dipakai untuk kendaraan tersebut, serta jenis harga yang boleh digunakan. Bila bekerja sama dengan Pertamina, kartu STNK ini akan jauh lebih bermanfaat untuk pengendalian distribusi BBM.

Mungkin kita tidak perlu menyalahkan Polri sepenuhnya, karena mereka membuat program INAFIS card ini dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Mereka memerlukan data untuk menuntaskan berbagai kasus, namun data itu sulit diperoleh. Akhirnya mereka membuat data sendiri. Padahal data yang dibutuhkan Polri, sudah tersedia di berbagai instansi. Yang diperlukan sebenarnya adalah koordinasi antardepartemen, bagaimana mereka dapat saling membaca data tanpa saling mengganggu. Misalnya Polri memasukkan data kejahatan oleh seseorang, maka hanya data kriminal saja yang dicatat oleh Polri ke dalam sistem. Data asli penduduk tersebut masih ada di catatan Kementrian Dalam Negeri.

Demikian juga ketika seorang warga membeli sebidang tanah, maka BPN hanya akan mencatat transaksi tanah yang dibeli oleh warga tersebut. Data pribadi tidak dapat diubah oleh BPN. Lalu, seandainya seseorang mendapat ijin mendirikan perusahaan, maka data perusahaannya akan dicatat oleh Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Lagi-lagi, data pribadi penduduk tidak akan diutak-atik. Lebih luas lagi, hal ini menunjukkan perwujudan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Antarinstansi, departemen, kantor, dapat saling menggunakan data yang terintegrasi. Sekarang ini, semua data dicatat, tetapi hanya data utang terlambat yang selalu diperbarui.

Sebenarnya, sudah saatnya kita malu dengan negara-negara tetangga kita, yang semua urusan penduduknya cukup diselesaikan dengan satu kartu. Itupun dengan waktu yang cepat, murah, pasti, dan menyenangkan. Haruskah kita menunggu 2014 untuk itu?

2 thoughts on “INAFIS Card made by POLRI

  1. Lha kan sdh ada negara yg terkenal dengan social security number, koq ya tetep aja para petinggi negara ndak mau tinggal nyonto aja tho yo. Buang2 duit raykat ajah, kaya rakyatnya sudah gampang dapat duitnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s